22 Maret 2016

Revitalisasi Pemukiman Kumuh

  • 21:40:01, 22 Maret 2016 | Indonesiaku |
  • 623 Views
  • Bagikan Halaman Ini

PALOPO - Sembilan kelurahan di Kota Palopo mendapatkan bantuan revitalisasi pemukiman kumuh yang berasal dari Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP) Kementerian Pekerjaan Umum Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat. Ditahun 2016 ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) akan melakukan revitalisasi pemukiman kumuh di sembilan kelurahan yang berada di sembilan kecamatan di Kota Palopo keciprat bantuan tersebut. Yakni Kelurahan Pontap, Kelurahan Penggoli, Kelurahan Ponjalae, Kelurahan Sabbamparu, Kelurahan Dangerakko, Kelurahan Salutellue, Kelurahan Surutanga, Kelurahan Batupasi, dan Kelurahan Takkalala. Hal ini diungkapkan Kepala Bappeda Kota Palopo, Firmanza saat melakukan audience bersama Wali Kota Palopo, HM Judas Amir, pihak Kemen PUPR yang diwakili Dedy, dan pihak Asian Development Bank (ADB) yang diwakili Anggraini Arifin bersama Ketua DPRD Palopo, Harisal A. Latief bersama anggota DPRD lainnya, Bakry Tahir dan Alfri Jamil. Selain itu juga pihak BKM di masing-masing kelurahan. Firmanza mengungkapkan pada tahun 2015 lalu ada tiga kelurahan di empat kawasan yang dibenahi.
 
Dimana kegiatannya meliputi pembuatan drainase dan jalan setapak. Pembangunan ini untuk mengurangi genangan yang ada di Kota Palopo, dimana anggarannya mencapai Rp1,5 Miliar. ''Di tahun 2016 ini, ada sembilan kelurahan di 10 kawasan yang akan dibenahi. Dimana masing-masing kelurahan mendapatkan bantuan NUSSP sebesar Rp1 Miliar. Jadi ada 9 kelurahan sehingga totalnya mencapai Rp9 Miliar,'' sebut Firmanza. Dimana untuk tahun 2016 ada tiga kelurahan yang diprioritaskan. Yakni Kelurahan Pontap, Penggoli, dan Ponjalae, yang mana pada umumnya adalah wilayah pesisir yang ada di Kota Palopo. Dan rencananya wilayah kumuh tersebut didesain dengan membangun rumah panggung. Sementara itu, Dedy yang merupakan perwakilan dari Kemen PUPR menjelaskan di tahun 2015 lalu, bantuan NUSSP untuk kelurahan itu Rp500 Juta, namun di tahun 2016 bertambah menjadi Rp1 Miliar. Dimana, sebutnya Rp6 Miliar itu diperuntukkan untuk masyarakat, dan selebihnya Rp4 Miliar untuk membenahi kawasan. Wali Kota Palopo, HM Judas Amir dalam arahannya mengingatkan kepada SKPD yang nantinya akan terlibat agar segera menindaklanjuti dan melaksanakan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan oleh Ditjen Pusat, sehingga program penataan pemukiman kumuh dapat berjalan dengan baik. ''Saya harapkan agar program pembangunan ini dapat berjalan dengan baik. Siapkan segala sesuatu yang dibutuhkan agar proses berjalan dengan lancar,'' harap orang nomor satu di Kota Palopo ini.
 
Usai melakukan audience bersama Wali Kota Palopo, rombongan Kementerian PUPR dan ADB melakukan kunjungan di wilayah Kelurahan Ponjalae didampingi Kepala Bappeda dan pihak Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (Distarcip), Ketua DPRD dan anggota DPRD serta BKM dan juga pihak kelurahan dan kecamatan. Dalam kunjungannya tersebut, Dedy perwakilan Kementerian PUPR menanyakan masalah desain rumah panggung yang akan dibangun di wilayah tersebut. Pasalnya, jika dibuat rumah panggung maka wilayah tersebut akan kembali kumuh lagi. ''Saya pikir konsep desain rumah panggung agar ditinjau ulang. Karena saya lihat hal itu akan membuat kawasan yang telah dibenahi akan kembali kumuh. Karena masyarakat akan kembali membuang sampah serta kotorannya ke bawah,'' ucap Dedy sambil mengamati wilayah kumuh tersebut. Menanggapi hal tersebut, Firmanza mengatakan kalau rumah panggung telah menjadi ciri khas di wilayah pesisir ini.
Untuk itu akan dipikirkan kembali desain rumah yang cocok sesuai dengan anggaran yang tersedia. Senada dengan itu, salah seorang anggota DPRD Kota Palopo, Alfri Jamil menyebutkan, kalau rumah panggung bagi para nelayan di Kota Palopo memiliki nilai historis tersendiri yang akan sulit untuk dihilangkan. Usai mengunjungi pemukiman kumuh di wilayah Ponjalae, rombongan bergerak di wilayah Pontap serta Penggoli. Dalam rapat yang dipimpin Asisten 2, Drs Burhan Nurdin, Kepala Bappeda, Firmanza dan Kepala Bidang Fispra Bappeda Kota Palopo sekaligus Ketua LCO NUSSP Kota Palopo, Subhan, S.Sos.,M.Si menjelaskan mengenai penataan wilayah kawasan kumuh yang merupakan program NUSSP. Untuk diketahui, dalam program tersebut ada indikator dan parameter kumuh. Terdiri dari dari fisik dan non fisik. Dimana fisik terdiri dari keteraturan, kepadatan bangunan, kondisi fisik bangunan, jalan, drainase, pembuangan air limbah, penyediaan air minum, sampah, dan pengamanan kebakaran. Sedangkan non fisik yakni legalitas bangunan rumah, kepadatan penduduk, dan penghasilan rata-rata keluarga. Seluruh indikator dan parameter tersebut jika memenuhi, maka kawasan tersebut dapat dikatakan kumuh dan mendapatkan bantuan program NUSSP.
 
Sumber : www.palopokota.go.id/

Agenda

Musrenbang Kecamatan